Medan – Tim kuasa hukum Rahmadi, warga Tanjungbalai yang kini menjadi terdakwa kasus narkotika, mengancam akan menggelar aksi di Jakarta jika Polda Sumatera Utara tidak memberikan kepastian hukum terkait dugaan rekayasa kasus yang menjerat klien mereka.
“Kami akan bergerak jika tidak ada tindak lanjut yang adil. Aksi ini akan kami tujukan kepada Presiden Prabowo, Kapolri, dan Komisi III DPR agar tahu bahwa ada proses hukum yang diduga dipermainkan,” kata kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan, di Medan, Jumat.
Ia menjelaskan aksi tersebut direncanakan digelar di depan Istana Negara, Mabes Polri, dan Gedung DPR RI.
Bukti kejanggalan
Ancaman aksi itu disampaikan setelah tim kuasa hukum menyerahkan sejumlah bukti kejanggalan proses penangkapan Rahmadi kepada Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumut dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Bukti yang diserahkan berupa rekaman video yang memperlihatkan dugaan kekerasan saat penangkapan, serta salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dinilai tidak sesuai fakta.
“Bahkan tadi juga ada tim dari Itwasda yang datang langsung meminta penjelasan dan dokumen kejanggalan,” ujarnya.
Dugaan manipulasi barang bukti
Selain itu, keluarga Rahmadi juga mengungkap dugaan manipulasi barang bukti yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai.
Dalam sidang pada 29 Juli 2025, dua terdakwa lain, Andre Yusnijar dan Ardiansyah Saragih alias Lombek, menyebut sabu-sabu yang disita awalnya 70 gram, namun dalam dakwaan hanya tertulis 60 gram.
“Sepuluh gram sisanya, menurut kesaksian mereka, digunakan untuk menjerat Rahmadi,” kata Zainul, abang kandung Rahmadi.
Polisi membantah
Menanggapi tuduhan tersebut, Kompol Dedi Kurniawan menyatakan seluruh proses hukum terhadap Rahmadi sudah sesuai prosedur dan barang bukti yang diajukan ke pengadilan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus Rahmadi kini menjadi perhatian publik di Sumatera Utara karena dianggap menyangkut integritas aparat penegak hukum. ***
Social Header