Bekasi – Dalam upaya menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat lintas profesi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan komitmennya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan rumah subsidi bagi karyawan industri media, termasuk wartawan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi BTN dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan nasional.
Program tersebut secara resmi diluncurkan di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Mei 2025, dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran direksi BTN.
Turut hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Direktur Utama Vistaland Group Alexander Tirta, serta perwakilan asosiasi pengembang perumahan.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyampaikan bahwa program ini memungkinkan para pekerja media, termasuk wartawan, untuk memiliki rumah melalui skema KPR subsidi.
“Ini adalah hasil nyata kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan nasional,” ujar Hirwandi dalam sambutannya.
Peluncuran program ini sekaligus disertai dengan seremoni serah terima kunci di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yang dipilih karena dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, minimarket, klinik, dan akses tol.
Hirwandi menambahkan bahwa pada tahap awal peluncuran, BTN menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 100 debitur di lima kota secara serentak: Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta, dan Makassar.
“Sebagai bank dengan posisi kuat dalam pembiayaan perumahan, BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR subsidi sepanjang 2015 hingga 2025. Ini bukti komitmen kami membuka akses kepemilikan rumah dan mendukung target Zero Backlog pada 2045,” ujar Hirwandi.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, mengungkapkan bahwa banyak pekerja media yang belum memiliki rumah layak. “Dari sekitar 100.000 pekerja di industri media nasional, sekitar 70% belum memiliki rumah. Saya sangat bahagia karena dalam waktu kurang dari sebulan, program ini bisa terealisasi dengan alokasi awal 1.000 rumah bersubsidi, yang hari ini ditingkatkan menjadi 2.000 unit,” ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait turut memberikan apresiasi kepada Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Dewan Pers, serta asosiasi media yang telah mendukung program ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dukungan anggaran perumahan.
“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit—tertinggi dalam sejarah. Kini sudah ada alokasi jelas bagi petani, guru, masyarakat umum, termasuk wartawan, berkat sinergi data BPS, BP Tapera, dan BTN,” ujarnya.
Program ini ditujukan bagi karyawan industri media yang memenuhi syarat KPR subsidi: belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan berpenghasilan antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta. Kriteria ini mengikuti Permen PKP No. 5 Tahun 2025, yang menetapkan batasan penghasilan dan syarat kemudahan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Social Header